UNMAHA – Dalam dunia ketenagakerjaan, konflik antara pekerja dan pengusaha adalah sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban, pelanggaran perjanjian kerja, hingga pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perselisihan yang kompleks. Untuk menangani persoalan-persoalan ini secara adil dan profesional, pemerintah membentuk lembaga peradilan khusus yang disebut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Pengadilan ini bukan bagian yang terpisah dari sistem peradilan nasional, melainkan berada dalam lingkup peradilan umum dan berperan sebagai lembaga yudisial yang menangani secara khusus perselisihan hubungan industrial. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai apa saja tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, termasuk dasar hukum dan contoh perkara yang biasanya ditangani.
Apa Itu Pengadilan Hubungan Industrial?
Pengadilan Hubungan Industrial adalah lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani dan memutus perkara perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Keberadaan pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
PHI berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, PHI terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang mewakili unsur pekerja maupun pengusaha, sehingga putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.
Tujuan Dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial
Sebelum lahirnya PHI, penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan umumnya dilakukan melalui mekanisme panjang dan kurang efektif, seperti melalui P4D dan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat), yang sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang cepat dan adil. Oleh karena itu, dibentuknya PHI memiliki beberapa tujuan utama:
- Memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa.
- Menyediakan proses peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.
- Mewujudkan keadilan yang seimbang antara pekerja dan pengusaha.
- Meningkatkan profesionalisme dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
Tanpa keahlian dan pemahaman yang mendalam, risiko perselisihan dan ketidakharmonisan hubungan antara pekerja dan perusahaan bisa meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan stabilitas perusahaan.
Dengan mengikuti Sertifikasi Manajer Hubungan Industrial dari Universitas Mahakarya Asia (UNMAHA), kamu akan mendapatkan kompetensi yang teruji dan diakui oleh BNSP, menjadikan kamu lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang hubungan industrial.
Sertifikasi ini tidak hanya memberikan wawasan strategis dalam mengelola hubungan ketenagakerjaan, tetapi juga membekali kamu dengan keterampilan teknis dalam negosiasi, mediasi, serta penerapan kebijakan tenaga kerja yang efektif.
Dasar Hukum Pengadilan Hubungan Industrial
Keberadaan dan kewenangan PHI diatur secara eksplisit dalam:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dengan dasar hukum tersebut, PHI memiliki legitimasi untuk menangani sengketa secara hukum formal dan mengeluarkan putusan yang mengikat.
Tugas Pengadilan Hubungan Industrial
Tugas utama PHI adalah menyelesaikan berbagai jenis perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja. Adapun secara rinci, tugas-tugas PHI meliputi:
1. Menangani Perselisihan Hak
Perselisihan hak terjadi ketika ada perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha terkait hak normatif yang seharusnya diterima oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan. Contohnya seperti:
- Upah yang tidak dibayar sesuai ketentuan.
- Tunjangan hari raya yang tidak diberikan.
- Hak cuti yang diabaikan oleh perusahaan.
Dalam kasus seperti ini, PHI bertugas memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku serta bukti-bukti yang diajukan.
2. Menyelesaikan Perselisihan Kepentingan
Berbeda dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan menyangkut hal-hal baru yang belum diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Misalnya, permintaan kenaikan upah, perubahan jam kerja, atau permintaan fasilitas tambahan dari pekerja.
PHI dalam hal ini bertugas untuk menilai dan menetapkan penyelesaian yang seimbang berdasarkan prinsip keadilan dan kondisi ekonomi perusahaan.
3. Mengadili Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK menjadi salah satu penyebab utama munculnya sengketa ketenagakerjaan. Pekerja bisa saja menganggap PHK yang dilakukan tidak sah, sewenang-wenang, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kondisi ini, pekerja dapat menggugat perusahaan melalui PHI.
Tugas PHI adalah menilai apakah proses PHK telah sesuai dengan prosedur dan alasan yang diatur dalam undang-undang. Jika terbukti melanggar, PHI dapat memutuskan pemulihan hubungan kerja atau memberikan kompensasi kepada pekerja.
4. Menyelesaikan Perselisihan Antar Serikat Pekerja
Perselisihan antar serikat pekerja dapat terjadi, terutama dalam hal perebutan keanggotaan atau representasi di perusahaan. PHI bertugas untuk memutus sengketa ini secara adil agar stabilitas hubungan industrial tetap terjaga.
Dalam setiap tugas tersebut, PHI harus mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga penyelesaian perselisihan tidak memberatkan kedua belah pihak.
Baca juga: 8 Industri Terbesar di Jepang, Kamu Mau Kerja ke Sana?
Wewenang Pengadilan Hubungan Industrial
Selain memiliki tugas utama dalam menangani perkara perselisihan kerja, PHI juga memiliki beberapa wewenang penting, yaitu:
1. Memanggil dan Memeriksa Para Pihak
PHI berwenang untuk memanggil pihak pekerja dan pengusaha yang bersengketa untuk hadir dalam sidang. Proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan dapat menghadirkan saksi atau ahli jika diperlukan.
2. Memberikan Putusan Hukum
Putusan yang dikeluarkan oleh PHI bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tidak ada upaya hukum lanjutan. Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi selama proses belum selesai, putusan PHI tetap dapat dieksekusi secara hukum.
3. Menetapkan Kompensasi atau Ganti Rugi
PHI dapat memutuskan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak dalam kasus PHK yang dianggap tidak sah. Besaran ini merujuk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
4. Menolak atau Menerima Gugatan
PHI memiliki kewenangan untuk menilai apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil. Jika tidak memenuhi, PHI dapat menolak gugatan sebelum masuk ke pokok perkara.
Kamu ingin belajar bisnis yang menyediakan banyak benefit buat kamu? Sekarang kamu bisa loh mendapatkan penghasilan tambahan tanpa kamu harus stok barang, tapi kamu juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih yuk gabung sekarang dan raih cuan tanpa batas dengan bergabung reseller laptop di Adolo.Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan hubungi Admin melalui WhatsApp.
Raih Karier Gemilang dengan Teknik Industri Kampus UNMAHA!
Pengadilan Hubungan Industrial adalah garda terdepan dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, PHI dapat memberikan keadilan bagi pekerja dan pengusaha, sekaligus menjaga iklim hubungan industrial yang sehat dan kondusif.
Melalui mekanisme yang transparan dan profesional, PHI tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membantu membentuk budaya kerja yang taat hukum dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, memahami tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial sangat penting, baik bagi para pekerja, pengusaha, maupun praktisi hukum dan HR.
Untuk itu Universitas Mahakarya Asia hadir sebagai tempat yang cocok buat bertumbuh menjadi generasi emas. Buat kamu yang sedang mencari program studi impian kamu kini Program Sarjana Teknik Industri hadir di Universitas Mahakarya Asia (UNMAHA) pilihan yang tepat untuk mewujudkan impian kamu!
Dirancang untuk membekali kamu dengan kemampuan analitis dan praktis dalam mengoptimalkan proses industri. Dari perancangan sistem produksi hingga manajemen rantai pasok, kamu akan mempelajari cara menghadirkan efisiensi dan produktivitas melalui pendekatan teknologi modern. Dengan dukungan kurikulum terkini, kamu siap menjadi tenaga ahli yang berperan penting di berbagai sektor industri.
Selain itu, ada yang lebih menarik di UNMAHA menyediakan banyak beasiswa dari beasiswa pemerintah maupun swasta yang bisa kamu dapatkan. Beasiswanya yang pemotongan SPP sampai beasiswa full yang pastinya sangat membantu kamu dalam menata masa depanmu. Atau kamu ingin kuliah sambil kerja? Tenang di UNMAHA juga menyediakan kelas malam buat kamu yang sudah berkarier.
Dengan kurikulum komprehensif yang mencakup manajemen sumber daya manusia, strategi operasional, hingga analisis keuangan, kamu akan dibekali dengan keterampilan praktis dan wawasan strategis yang siap diaplikasikan di dunia bisnis nyata. Yuk cari info lebih lanjut mengenai program studi dan kamu dapat konsultasi langsung di PMB UNMAHA Daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan mimpi kamu bersama UNMAHA.
Editor: Mahfida Ustadhatul Umma